JAKARTA, KOMPAS — Satu lajur gratis di Gerbang Tol Fatmawati 2 di Jakarta Selatan bakal diterapkan sampai akhir Oktober 2025. Setelah uji coba selama lima hari, rekayasa itu diklaim bisa mengurai kemacetan di sekitar Stasiun MRT Fatmawati dan Jalan TB Simatupang.
Rekayasa lalu lintas dilakukan Senin (15/9/2025) hingga Jumat (19/9/2025) pukul 17.00-20.00 WIB. Satu lajur paling kiri disediakan gratis untuk kendaraan roda empat dari arah TB Simatupang menuju Lebak Bulus.
Pemprov Jakarta melakukan hal tersebut guna mengurai antrean kendaraan di pintu tol. Sebelumnya, antrean itu membuat arus lalu lintas tersendat di sepanjang koridor TB Simatupang.
”Senin besok akan diputuskan, tetapi saya sudah meminta diputuskan (diterapkan) sampai akhir Oktober,” kata Gubernur Jakarta Pramono Anung, Minggu (21/9/2025).
Pramono sudah membahas hasil uji coba itu bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah DKI Jakarta. Pada Jumat, misalnya, lebih dari 750 kendaraan roda empat mengakses lajur gratis.
Jumlah itu meningkat dari hari-hari sebelumnya. Awalnya, tercatat 474 kendaraan roda empat melintas. Kemudian, bertambah sampai 600 kendaraan roda empat. ”Ini (data) menunjukkan cara itu bisa menurunkan signifikan kemacetan di TB Simatupang,” ujar Pramono. Uji coba lajur gratis merupakan satu dari sekian siasat untuk mengurai kemacetan sebagai dampak masifnya proyek seantero Jakarta. Proyek-proyek ini kebanyakan berupa galian yang memakan badan jalan.
Di Jalan TB Simatupang, misalnya, terdapat proyek pemasangan pipa air limbah Perumda Paljaya dan proyek perpipaan Rusun Tanjung Barat. Kedua proyek itu ditargetkan rampung Oktober dan November 2025.
Terobosan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengapresiasi respons pemerintah terhadap keluhan warga. Warga disebut lelah terjebak kemacetan panjang saat jam sibuk di Jalan TB Simatupang.
Namun, ia mengingatkan, satu lajur gratis itu hanya kebijakan sementara. Rio mengatakan, kemacetan di Jakarta butuh solusi permanen. Hal itu mesti berbasis manajemen lalu lintas terpadu, pengaturan simpang jalan, dan penguatan transportasi publik.
Semuanya agar mobilitas warga berjalan lebih lancar. ”Jangan sampai kebijakan transportasi hanya menjadi tambal sulam. Harus memberi solusi nyata yang adil dan berkelanjutan bagi warga Jakarta,” ucap Rio. Dishub Jakarta melaporkan 216 ruas jalan sepanjang 264,58 kilometer terdampak langsung proyek konstruksi.
Proyek ini antara lain jaringan air bersih, pengelolaan limbah, dan sarana jaringan utilitas terpadu yang sebagian besar dilakukan dengan metode penggalian. Seiring keluhan warga itu Pemprov Jakarta menjanjikan evaluasi izin proyek guna menekan dampak sosial-ekonomi.
Ditargetkan tidak ada lagi banyak proyek berlangsung dalam waktu bersamaan di satu area atau titik sehingga timbul kemacetan parah, seperti di Jalan TB Simatupang.
