Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan rencana pipanisasi air bersih di Jakarta dengan panjang hingga 7.000 kilometer. Heru Budi memaparkan, proyek tersebut akan menjangkau seluruh daerah hingga permukiman warga. Dia menyebutkan sejumlah daerah di Jakarta Utara sebagai contoh. “Tujuh ribu kilometer se-Jakarta, itu kan sampai ke jaringan perumahan. Sampai ke Kampung Muara, sampai ke Cilincing, sampai Kapuk,” katanya kepada wartawan di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024). Menurutnya, proyek tersebut tak hanya berupa galian, melainkan juga revitalisasi jaringan pipa lama menjadi baru.
Selain jaringan pipa primer dan pipa sekunder, pihaknya juga akan menyambungkan jaringan pipa baru di sejumlah daerah, meskipun tidak menyebutkan detailnya. Ketika ditanya target waktu bagi proyek tersebut untuk rampung, Heru Budi menyebutkan bahwa prosesnya dilakukan secara bertahap.
“Jadi bertahap. Misalnya kondisi yang sangat diperlukan adalah aliran dari Jakarta Timur, lintasnya ke Barat ya, [jaringan] Timur-Selatan-Barat. Ini dari Timur, karena kan salah satu bahan [air] bakunya di Jakarta Timur,” pungkas dia. Diberitakan sebelumnya, Heru Budi Hartono meminta maaf karena proyek galian jaringan pipa di sejumlah ruas jalan utama DKI Jakarta menimbulkan macet. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Jakarta Investment Award. Wakil Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung, perwakilan kedutaan besar negara sahabat, serta sejumlah pelaku usaha hadir dalam pergelaran tersebut. Mulanya, Heru Budi membahas perihal pengembangan fasilitas umum seperti transportasi dan air bersih untuk memperlancar pembangunan di Jakarta. “Maka saya memohon maaf kepada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini, ada beberapa titik lokasi yang akan dilakukan pengembangan penggalian sepanjang kurang lebih 3.000 kilometer untuk memperbaiki semua jaringan pipa,” katanya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024) malam. Menurutnya, hal tersebut mendesak untuk dilakukan demi menghindari ancaman krisis air bersih yang berpotensi melanda Jakarta pada 2036.